Linktodays.com – Jakarta. Pilkada Serentak 2020 akan digelar pada 9 Desember mendatang. Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, mengungkapkan pihaknya beberapa kali mendapat keluhan dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang pilkada digelar.
Lili mengatakan, calon kepala daerah, khususnya petahana, kerap mempengaruhi para ASN. Kondisi ini, kata Lili menempatkan ASN dalam posisi yang dilematis.
Lili pun mengingatkan para petahana untuk tak melakukan hal macam itu.
“Janganlah kita pengaruhi pemilih, untuk memilih Bapak Ibu, hanya karena iming-iming pemberian uang, pemberian barang atau posisi-posisi tertentu,” kata Lili dalam webinar pembekalan Pilkada di YouTube Kanal KPK, Selasa (27/10/2020).
Peserta webinar ini ialah para pihak terkait dalam Pilkada untuk Provinsi Kalimantan Utara, Sumatera Utara, Maluku Utara, dan Gorontalo. Termasuk para calon kepala daerah, penyelenggara, serta pengawas.
“Apabila kepada penyelenggara negara apalagi kepada para penyelenggara, jangan biarkan mereka menghadapi situasi serba sulit dan dilematis, hanya untuk memastikan Anda menang,” sambungnya.
Lili menceritakan, keluhan ASN paling banyak adalah terkait dengan dorongan untuk memilih kepala daerah. Kepada KPK, para ASN itu mengaku 2 tahun jelang pilkada, biasanya sudah banyak ‘intervensi’ yang mereka terima.
“Keluhan aparatur sipil negara kepada KPK adalah 5 tahun kinerja setelah pilkada adalah waktu yang tepat, waktu yang paling nyaman bagi mereka adalah 3 tahun, 2 tahun berikutnya adalah mereka jadi jantungan,” kata Lili.
“Ikut memilih, salah. Tidak berpihak, salah. Netral, salah. Sehingga jangan berikan kesulitan pada para ASN itu untuk bisa bekerja dengan baik dan netral,” sambungnya.
Atas adanya laporan macam itu, Lili mengimbau kepada calon kepala daerah yang berkontestasi agar tak mempengaruhi pemilih dengan sumber daya yang mereka miliki. Baik itu barang, fasilitas, hingga anggaran.
“Janganlah bapak ibu mempengaruhi pemilih. Dan bagaimana sumber daya milik daerah barang, fasilitas, anggaran dan lain lain itu tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye,” kata dia.
Sementara, untuk para pemilih, Lili juga memberikan imbauan. Paling minimal, kata Lili, masyarkat harus memilih calon kepala daerah yang tak pernah terlibat kasus korupsi. Hal ini bisa dilihat dari rekam jejak calon tersebut.
Baca Juga: Jokowi Kunjungan Ke Humbahas, Tinjau Lokasi Lumbung Pangan
Baca Juga: Dewan Pengawas KPK Tolak Rencana Pembelian Mobil Dinas
Baca Juga: Bawaslu Gandeng Tim Siber Bareskrim Polri Awasi Konten Medsos Pilkada 2020
“Kepada para pemilih, tentu saja suara anda saat ini sangat jadi penentu. Pelajarilah siapa-siapa calon yang akan dipilih, dan setidaknya pilih calon kepala daerah yang tak pernah terlibat dalam tindak pidana korupsi,” kata Lili.
“Yang memiliki rekam jejak yang baik untuk dukung upaya antikorupsi dan tak terlibat politik uang, peduli dan memihak kepada rakyat dan juga yang hindari konflik kepentingan dan dia berani tegakkan integritas,” pungkasnya. (Red)
Sumber: kumparan.com
Discussion about this post