oleh

2021 Sepi OTT, KPK Tancap Gas Gelar 4 Penangkapan di Awal 2022

Linktodays.com – Jakarta. KPK tancap gas melakukan sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) di awal tahun 2022. Tercatat hingga 20 Januari 2022 ini, lembaga antirasuah sudah melakukan empat kali operasi senyap.

Hal ini yang sempat tak terlihat pada tahun 2021. Sepanjang tahun kemarin, KPK hanya melakukan 6 OTT.
Kini, bulan Januari belum selesai, KPK sudah menggelar 4 kali OTT. Belasan tersangka dijerat. Termasuk tiga kepala daerah.

Lantas, apa saja OTT yang dilakukan KPK di Januari 2022 ini?

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Operasi senyap yang dilakukan terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dilakukan pada 5 Januari 2022 lalu. Dia diamankan bersama dengan 13 orang lainnya.

Dalam konferensi pers yang digelar KPK, Rahmat dijerat sebagai tersangka bersama delapan orang lainnya. Dalam operasi senyap itu, KPK juga mengamankan barang bukti diduga suap senilai total Rp 5,7 miliar.

Rahmat dkk diduga terlibat dalam 3 perkara, yakni suap, gratifikasi, hingga pungutan liar atau pungli.

Perkara suap yang terjadi diduga terkait dengan pengadaan sejumlah lahan. Kader Golkar itu diduga mengintervensi pemilihan tanah lalu meminta uang sebagai imbalan dari para pemilik lahan itu. Suap diduga disamarkan dengan ‘sumbangan masjid’.

Selain itu, ia diduga juga menerima gratifikasi selama menjabat wali kota. Tak hanya itu, ia diduga melakukan pungli kepada pegawai di Pemkot Bekasi.
Dia dijerat bersama dengan:

Penerima:

• Bunyamin selaku Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP
• Mulyadi selaku Lurah Kati Sari
• Wahyudin selaku Camat Jatisampurna
• Jumhana Lutfi selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi.

Pemberi:

• Ali Amril selaku Direktur PT MAM Energindo
• Lai Bui Min alias Anen selaku swasta
• Suryadi selaku Direktur PT Kota Bintang Rayatri dan PT Hanaveri Sentosa
• Makhfud Saifudin selaku Camat Rawalumbu

Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur

Pada 12 Januari, KPK menangkap Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas’ud. Dia ditangkap di salah satu mal di Jakarta, diduga usai menerima suap. Ada uang tunai Rp 1 miliar dalam koper yang diamankan oleh KPK pada saat itu.

Berdasarkan hasil gelar perkara, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Abdul Gafur sebagai tersangka. Ia diduga sebagai pihak penerima suap dari rekanan terkait proyek serta perizinan.

Dalam konferensi pers, KPK menetapkan Abdul Gafur sebagai tersangka. Dia dijerat bersama beberapa tersangka lainnya, yakni:

• Achmad Zuhdi alias Yudi (swasta)
• Abdul Gafur Mas’ud (Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Periode 2018-2023)
• Mulyadi (Plt Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara)
• Edi Hasmoro (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara)
• Jusman (Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara)
• Nur Afifah Balqis (Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan).

Nama terakhir menjadi sorotan karena usianya yang terbilang masih muda, 24 tahun. Dia diduga menjadi tempat penampungan suap Abdul Gafur. Sebab, selain mengamankan Rp 1 M dalam OTT, KPK juga mengamankan saldo rekening senilai Rp 447 juta atas nama Nur Afifah, diduga uang suap Abdul Gafur.

Abdul Gafur dkk diduga menerima suap terkait proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara. Selain itu, suap juga diduga terkait perizinan sejumlah hal.

Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin

Pada 18 Januari 2022, KPK kembali melakukan OTT. Yang ditangkap adalah Bupati Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin Angin.

Total ada enam tersangka yang dijerat KPK dari OTT tersebut, salah satunya sang bupati. Berikut para tersangkanya:

Pemberi:

• Muara Perangin-Angin (swasta)
Penerima
• Terbit Rencana Perangin-Angin (Bupati Langkat)
• Iskandar Perangin-Angin (Kades Balai Kasih)
• Marcos Surya Abdi (swasta)
• Shuhanda Citra (swasta)
• Isfi Syahfitra (swasta).

Terbit Rencana selaku bupati diduga menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa 2020-2022 di Langkat. Diduga, Terbit Rencana memerintahkan anak buahnya untuk berkoordinasi memilih pihak rekanan yang akan dimenangkan atas proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan, Kabupaten Langkat.

Diduga ada fee yang dipatok oleh Terbit Rencana senilai 15 persen dari nilai proyek yang melalui lelang. Sementara, untuk proyek yang dilakukan penunjukan langsung fee-nya lebih besar yakni 16,5 persen.

Salah satu paket yang dikerjakan oleh tersangka Muara Perangin Angin adalah Rp 4,3 miliar. Selain itu, ada juga beberapa proyek yang dikerjakan oleh perusahaan milik bupati sendiri melalui bendera orang lain yang merupakan perusahaan adiknya.

Dalam kasus ini, KPK turut mengamankan uang diduga suap sejumlah Rp 786 juta. Diduga uang itu diduga dari Muara Perangin Angin yang hendak diberikan kepada Terbit Rencana.

Suap yang diterima Terbit Rencana diduga lebih dari itu. Sebab ada kontraktor lain yang diduga memberikan suap. Hal itu masih didalami KPK.

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya

Teranyar, pada 19 Januari 2022, KPK menangkap Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya bernama Itong Isnaeni Hidayat. Ia turut diamankan bersama dengan seorang panitera pengganti bernama Hamdan dan seorang pengacara.

Diduga kasus ini diduga terkait dengan suap penanganan perkara perdata di PN Surabaya yang melibatkan Itong dan Hamdan.

Baca Juga: Awal Tahun KPK OTT Walikota Bekasi, Begini Kata DPP Golkar

Baca Juga: KPK Sita Pulau Kelor di Manggarai Barat yang Dijual di Situs Jual-Beli Online

“Diduga melakukan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan uang terkait penanganan perkara di PN Surabaya,” kata plt juru bicara KPK Ali Fikri, Kamis (20/01/2022).

Para pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa. KPK mempunyai waktu 1×24 jam untuk menentukan status perkaranya. Hingga berita ini diturunkan, KPK belum menggelar konferensi pers terkait OTT ini. (Red)

Sumber: kumparan.com

Komentar

News Feed