Penuhi Instruksi Presiden, Kunjungan Pertama Menteri Investasi ke KEK Sei Mangkei

Linktodays.com – Simalungun. Bahlil Lahadalia, Rabu (28/04/2021) diangkat sumpah sebagai Menteri Investasi, yang juga Kepala Badan Koordianasi Penanaman Modal (BKPM).

Bahlil Lahadalia menyampaikan, bahwa tugas pertama yang diberikan Presiden Jokowi kepadanya sebagai Menteri Investasi, adalah melakukan peninjauan ke sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta tempat-tempat yang memungkinkan untuk pengembangan kawasan ekonomi yang ada di Indonesia.

“Meninjau KEK Sei Mangkei, adalah agenda pertama saya setelah dilantik menjadi Menteri Investasi,” kata Bahlil Lahadalia saat berada di KEK Sei Mangkei, Jumat (30/04/2021).

Kehadiran Menteri Investasi, didampingi Bupati Kabupaten Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga, Wakil Bupati H Zonny Waldi, Ketua DPRD Kabupaten Simalungun, Timbul Jaya Sibarani.

Menteri menjelaskan, bahwa KEK Sei Mangkei dengan luasnya lebih kurang 2.000 hektar, perlu mendapatkan perhatian agar benar-benar dilirik para investor.

“Dalam pembicaraan dengan Presiden, ada wacana untuk membawa konsep Batam ke KEK Sei Mangkei. Namun, untuk mengambil kebijakan haruslah melihat secara dekat bagaimana kondisi KEK Sei Mangkei sebenarnya. Konsep apa yang pas untuk KEK Sei Mangkei,” kata Bahlil Lahadalia.

Beri Rasa Aman dan Nyaman Bagi Investor

Menteri berpesan agar Pemerintah Kabupaten Simalungun, mempersiapkan proses percepatan penyelesaian kelengkapan yang dibutuhkan calon investor, agar merasa aman dan nyaman untuk berinvestasi.

Menteri mengingatkan, jangan lagi ada hambatan yang dapat memperlambat pengurusan masuknya investasi. “Saya akan bicarakan nanti dengan Bupati dan Gubernur soal investor yang masuk ke KEK Sei Mangkei,” katanya.

Baca juga: Bupati Simalungun Sambut Menteri Investasi/BKPM RI Kunker Ke KEK Sei Mangke

Baca juga: Serahkan e-KTP Secara Simbolis, Bupati Simalungun Ingatkan Disdukcapil: Bekerjalah Dari Hati dan Mengutamakan Nurani, Jangan Bebani Rakyat

Rasa aman dan nyaman itu, sangat penting, kata Menteri, tapi jangan pula pengusaha yang menjadi mengatur, pengusaha harus mengikuti aturan pemerintah.

“Kita tidak akan layani investor yang melakukan potong kompas, mereka harus melalui Pemerintah Kabupaten,” kata Menteri. (Tim/Red).