Satpol PP Kota Pematangsiantar Dituding “Mandul”, Warga: Mereka Cuma Berani Sama Pedagang Kaki Lima Saja

Linktodays.com – Pematangsiantar.
Salah satu sebab menjamurnya tempat-tempat yang diduga mengganggu Kenyamanan Para Pejalan Kaki di Kota Pematangsiantar  dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) tidak tegas dalam menindak.

Ketegasan Satpol-PP hanya terlihat jika menghadapi rakyat kecil seperti, Para Penjual Paket Pinggir Jalan dan Pedagang-pedagang  kaki lima (PKL) saja.

Baca Juga: Toko-Toko Variasi Mobil di Jalan Merdeka Pematangsiantar Serobot Hak Pejalan Kaki

Sering kita menyaksikan, Satpol-PP menunjukkan taringnya kepada para PKL di sepanjang jalan Sutomo, jalan merdeka dan beberapa lokasi.

Namun, disisi lain, Satpol-PP dinilai tidak berani menindak bangunan dengan Atap Kanopi yang menjulur ke jalan, seperti milik Lims Cafe di jalan surabaya, terus ada lagi parkiran yang memakai ruas jalan seperti di depan Rumah sakit vita insani, ada juga loket bus Paradep di jalan sutomo dan loket bus intra yang di jalan Kapten Patimura, toko-toko variasi mobil yang terletak di Jalan Merdeka serta toko-toko Ponsel yang menggunakan balon-balon di jalan sutomo dan merdeka, padahal semuanya itu mengganggu hak para pejalan kaki.

Menanggapi hal itu, Salah Seorang Warga yang juga sebagai Ketua Satgas Anti Riba Kota Pematangsiantar, Rudi Mirza Lubis  meminta pimpinan Satpol PP Kota Pematangsiantar yakni Robert Samosir agar bertindak tegas dan memiliki wibawa.

“Harus tegas, biar punya wibawa. Kasih contoh dulu. Tolong tertibkan dari sekian banyak tempat yang mengganggu fasilitas umum khususnya para pejalan kaki. Biar jadi pelajaran untuk pengusaha lain. Karena kalau mau usaha harus taat aturan. Untuk itu, Harus ada tindakan yang benar dari Satpol-PP,” kata Rudi Senin (10/08/20).

Kata Rudi lagi, melihat kinerja Satpol-PP yang tak tegas dalam menindak Pengusaha-pengusaha ini, pihaknya akan segera meminta DPRD Pematangsiantar agar mendesak dinas terkait dalam ini Dishub Kota Pematangsiantar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Satpol PP Kota Pematangsiantar.

“Saya penasaran dengan Satpol-PP ini. Kenapa dari dulu mereka tidak berani menertibkan tempat-tempat ini, untuk menertibkan satu saja seperti toko-toko variasi mobil itu sajapun tak bisa. Kalaupun ada paling cuma  ‘tegur cantik’. Siap itu damailah mungkin. Tak jadi ditertibkan,” ungkap Rudi.

Lebih lanjut, selama ini Rudi melihat Satpol-PP hanya tegas  kepada masyarakat kecil.

“Saya lihat mereka tegasnya cuma sama yang kecil-kecil saja. Kalau sama PKL atau pedagang hebat kali mereka itu. Coba sama pengusaha, tahu sendirilah ya,” jelasnya

Hal senada juga diungkapkan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Pematangsiantar, Ilal Mahdi Nasution. Kepada Linktodays.com, dirinya menilai Satpol-PP Kota Pematangsiantar  hanya berani menindak masyarakat kecil. Dirinya mencontohkan tegasnya instansi pimpinan Robert Samosir tersebut dalam menindak Pedagang Kaki Lima yang berjualan rojer (pakaian) di Jalan Merdeka  beberapa waktu lalu.

“Pedagang kecil merupakan penggerak ekonomi kerakyatan. Harusnya mereka diperhatikan bukan malah digusur dengan paksa. Lihatlah pengusaha atau masyarakat yang kelas atas. Apakah Satpol-PP berani menindak? Saya ragu mereka berani menindaknya.” Ucap Ilal Mahdi.

Untuk itu, dirinya meminta pemerintah kota Pematangsiantar segera melakukan pengawasan terhadap Satpol-PP. Karena, sering dalam praktiknya, pengawal Perda itu tebang pilih dalam menjalankan tugasnya.

“Saya meminta kepada walikota untuk memperhatikan kinerja Satpol-PP. selama ini mereka beraninya Cuma sama yang kecil. Banyak contohnya. Tidak hanya kepada pedagang kecil. Tapi soal bangunan yang kanopinya menjulur ke jalan dan loket-loket bus yang mengganggu para pejalan kaki juga. Mereka tahunya Cuma tegur cantik, setelah itu tak ada lagi tindakan. Padahal jelas-jelas mereka melanggar Perda. Tapi tak pernah berani Satpol-PP menggilasnya,” lanjut ilal mahdi.

“Mohon kiranya kasat pol PP segera menertibkannya begitu juga banyaknya lokasi baliho liar tanpa izin seolah dibiarkan, saya menduga jangan jangan ini menjadi income oknum oknum tertentu di instansi ini, Jika perlu DPRD harus memanggil kakansatpol PP, Robert Samosir untuk mempertanyakan ini semua demi indahnya penataan kota kita ini, Karena Perda itu harus ditegakkan jangan dijadikan mainan.” Ucap ilal mahdi mengakhiri pembicaraan.
(ZFK)