oleh

Rapat dengan Komisi X DPR, BEM Beri Rekomendasi soal Program Merdeka Belajar

Linktodays.com – Jakarta. Eksekutif Mahasiswa (BEM) berbagai kampus di Indonesia menyoroti pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diadakan Kemendikbudristek. Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi X DPR RI, Rabu (02/02/2022).

Salah satu hal yang dibahas terkait ketimpangan fasilitas dan sumber daya kampus dan mahasiswa dalam menjalankan MBKM. Karena itu, mereka meminta Kemendikbud memperkuat pengawasan dan memberikan kuota khusus berdasarkan akreditasi kampus.

“Termin yang kami coba usulkan yakni merdeka terkontrol. Jangan sampai kita berikan kemerdekaan ini, tapi [Kemendikbud] lepas tangan terhadap kampus dan mahasiswa. Harus ada perspektif yang dikontrol sehingga sesuai dengan outputnya,” kata Ketua BEM UGM, Muhammad Farhan.

Baca Juga: Kapolda Sumut Sambut Kedatangan Presiden RI di Bandara Internasional Silangit

Baca Juga: Setelah Rumah dan Perusahaan, Kini Giliran Kantor Bupati Langkat Digeledah KPK

Baca Juga: Kapolda Dampingi kunker Presiden RI di Sumatera Utara

“Ada kuota tertentu untuk berbagai status dan akreditasi perguruan tinggi, karena logika kita di sini untuk belajar, bukan persaingan untuk membesarkan ketimpangan,” lanjut dia.

BEM UGM juga menjelaskan berbagai peristiwa yang dialami mahasiswa, seperti telatnya pemberian insentif dan risiko tindak kekerasan seksual di lingkungan kerja. Hal ini perlu ditangani Kemendikbudristek dengan menyediakan saluran telepon sebagai sarana pelaporan.

“Perlu ada aturan spesifik untuk perlindungan sosial dan jaminan kesejahteraan, misalnya soal pembedaan insentif dan ada hotline untuk membantu kasus-kasus yang terjadi,” usulnya. (Red)

Sumber: Kumparan.com

Komentar

News Feed